Kebijakan Cukai Carbon Bisa Bikin Kendaraan Hybrid Laku Leras

Jakarta (TenagaKuda) – Bro and Sis, beberapa waktu belakangan ini Pemerintah Republik Indonesia (RI) berencana untuk menghapus PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah) untuk kendaraan bermotor beremisi carbon rendah (LCEV).

Hal ini sebagai upaya melaksanakan amanat PERPRES No 22/ 2017 tentang RUEN dan PP No 41 /2013. Langkah ini sekaligus melaksanakan NDC (National Determine Contribution) yang menjadi komitmen Pemerintah pada Paris Agreement (2015).

Salah satunya adalah formulasi percepatan LCEV melalui fiscal incentive untuk kendaraan bermotor.

Untuk itu, Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan RI sudah mengindikasikan untuk memberikan pengecualian PPnBM sebagai insentif bagi LCEV dalam kerangka menurunkan emisi CO2 dari kendaraan bermotor.

Namun, efektifkah rencana ini bagi upaya penurunan Emisi CO2 kendaraan bermotor? Mengapa Pemerintah tidak mengkaji formulasi Cukai Carbon untuk percepatan penerapan LCEV?

Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) menilai jika insentif untuk PPnBM tersebut tidak efektif.

Cukai Carbon“Pengecualian/potongan PPnBM untuk LCEV terutama kategori EV tidak signifikan dibanding incremental cost yang timbul dalam memproduksi LCEV,”┬ákata Ahmad.

“Sehingga sekalipun dengan pengecualian/potongan PPnBM namun selling price LCEV (EV) tetap tidak competitive dibanding kendaraan dengan teknologi konvensional (ICE),” lanjutnya.

Untuk itu kata dia, perlu terobosan Carbon Tax yang diterapkan sebagai Cukai Carbon dengan skema tax feebate/tax rebate.

Dengan skema Cukai Carbon dipungut dari kendaraan yang tak mampu memenuhi standar carbon yang ditetapkan dan kemudian diberikan sebagai insentif bagi kendaraan rendah carbon sesuai dengan level grCO2/km.All New Suzuki Swift Strong Hybrid

Jika diterapkan skema Carbon Tax dimana kendaraan dengan grCO2/km melebihi standar yang ditetapkan setiap kelebihan grCO2/km akan dikalikan dengan cukai carbon yang dihitung equivalent dengan harga teknologi untuk menurunkan grCO2/km dan harus dibayarkan sebagai cukai carbon dan menjadi bagian dari cost structure kendaraan ini (tax feebate).

Begitu sebaliknya kendaraan dengan grCO2/km di bawah standar maka setiap grCO2/km penurunannya akan dikalikan dengan harga teknologi untuk menurunkan grCO2/km dan hasilnya diberikan sebagai incentive (tax rebate).

“Dengan skema seperti ini, maka akan ada efek yang signifikan dalam mendongkrak selling price kendaraan dengan carbon tinggi. Sebaliknya kendaraan dengan carbon rendah selling price akan lebih murah secara sigmifikan sehingga akan meningkatkan daya saingnya,” ucap Ahmad.

Cukai CarbonSebagai contoh, kendaraan berteknologi hybrid memiliki harga jual Rp 636 juta. Ini hampir dua kali lipat dari harga jual kendaraan mesin konvensional 2000 cc yang sekitar Rp 340 juta.

Jika dikenakan aturan baru yang sedang diusulkan oleh Kementerian Perindustrian maka harga jual kendaraan hybrid tersebut adalah Rp 327 juta sementara kendaraan yang setara dijual dengan harga Rp 279,285 juta.

Artinya, kendaraan LCEV masih tidak mampu bersaing dengan kendaraan konvensional.

Namun jika kendaraan hybrid apabila diberlakukan cukai carbon dengan skema tax feebate/rebate, hasilnya adalah kendaraan hybrid memiliki harga jual Rp316 juta sementara kendaraan konvensional yang setara memiliki harga jual Rp 488,8 juta.

Kebijakan ini jelas memiliki efek dalam mendongkrak daya saing kendaraan LCEV sehingga akan diminati pasar dan mendorong industri otomotif dalam memproduksi kendaraan yang diminati pasar ini.

SHARE