Pelumas Otomotif Tidak Wajib SNI !

Peraturan Pemerintah RI mengenai pelumas otomotif wajib SNI dinilai tidak benar. Karena setiap pelumas yang beredar telah melalui pengujian laboratorium.

Jakarta (TenagaKuda) – Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) menyatakan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk pelumas otomotif bakal rampung dalam waktu dekat. Setelah keputusan itu terbit, maka semua pelumas otomotif yang beredar di Indonesia, wajib bersertifikat SNI.

Menanggapi keputusan Pemerintah RI ini, Perhimpunan Distributor dan Importir Pelumas Indonesia (PERDIPPI) mengungkapkan jika keputusan tentang pelumas otomotif wajib SNI adalah tidak tepat. “Ada sejumlah alasan yang dijadikan dasar dari penerbitan aturan SNI itu yang bertentangan dengan fakta di lapangan,” kata Paul Toar, Ketua Umum PERDIPPI.

Menurut Paul, jika alasan penerbitan pelumas otomtoif wajib SNI itu dikarenakan pelumas impor tidak bisa dijamin kualitasnya, hal itu sama sekali tidak benar. Pasalnya, lanjut dia, proses produksi pelumas impor telah melalui proses pengujian laboratorium Lemigas dengan 14 parameter uji kimia fisika, sebelum diizinkan beredar.

“Mereka adalah minyak pelumas prduksi berbagai perusahaan minyak raksasa dunia yang diakui kualitas produk dan kredibilitasnya seperti Shell, Exxonmobil, Mobil 1, Total, Castrol dan seterusnya. Kualitasnya sudah dijamin di negara asal masing-masing,” ungkap Paul.

Kedua, tudingan yang dijadikan alasan kedua penerbitan aturan yakni pasar pelumas nasional dikuasai oleh impor juga tidak beralasan. Fakta menunjukan, sampai saat ini perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yakni Pertamina masih menguasai 70% lebih market share minyak pelumas di Indonesia.

Sedangkan alasan ketiga, yakni dengan SNI Wajib maka negara memproteksi pelumas dalam negeri dari pelumas impor juga terbukti tidak benar. Fakta berbicara, bahan baku minyak pelumas produksi dalam negeri ternyata juga diimpor.

Begitu pun dengan alasan lain yang menyatakan regulasi tentang pelumas di Tanah Air belum jelas sehingga dibutuhkan standar SNI Wajb juga tidak terbukti. Sebab, sampai saat ini, regulasi pelumas yang ditetapkan pada tahun 1998 yakni Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) dimana standar SNI juga dimasukan di regulasi itu, tetap berjalan secara stabil.

Pertamina Otobursa Tumplek Blek 2018“Oleh karena itu. Jika nanti ada aturan baru lagi, yakni SNI Wajb Pelumas maka akan terjadi dualisme atauran yakni antara SNI dan NPT. Sehingga akan terjadi kerancuan di pintu masuk bagi bea cukai dan di jalur distribusi untuk kepolisian,” ungkap Paul.

Di samping itu, kata Paul, biaya pengurusan SNI Wajib akan berkisar Rp 500.000.000,- /SKU/4 tahun yang justru akan mematikan produsen dalam negeri yang berskala kecil dan sudah berinvestasi triliunan rupiah.

Ujung-ujungnya, masyarakat yang selama ini telah mendapatkan layanan terbaik dengan hadirnya pelumas berkualitas dengan harga terjangkau serta mudah diperoleh, juga akan menghadapi kesulitan.

SHARE